PEMPROV NTT DINILAI LAMBAN SALURKAN BANTUAN SEROJA BAGI MASYARAKAT

0
16
FOTO
Ketua Komisi DPRD Pemrov NTT, Hugo Kalembu

LIPUTAN7.NET, KUPANG – Sudah mendekati Lima bulan badai seroja berlalu, banyak rumah warga yang atapnya bolong serta bangunan yang roboh telah diperbaiki sendiri dengan berbagai upaya sulit yang dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampak badai tersebut.

Pasca kejadian itu bantuan mengalir ke NTT untuk membantu para korban, tetapi sayang seribu sayang karena bantuan yang masuk diperkirakan 10,6 Miliar itu masih parkir direkening pemerintah provinsi. Masyarakat NTT terdampak bencana badai seroja hanya bisa menanti, kapan bantuan itu bisa disalurkan oleh pemerintah?.

Dilansir dari kabarntt.co, memberitakan bahwa Ketua Komisi III DPRD NTT, Hugo Kalembu, pada Senin (23/8/2021) yang lalu, mengatakan bantuan siklon seroja yang  berasal dari masyarakat seharusnya merupakan bantuan emergensi. Oleh karena itu secepatnya disalurkan.

“Kalau sudah ada data, kategori kerusakan, siapa orangnya dan jika dananya sudah ada, seharusnya segera disalurkan. Bukan disalurkan dalam keadaan normal lagi, sehingga tidak mengurangi nilai emergensinya,” kritik Hugo.

Katanya, andaikata data-data yang masuk dari masyarakat kabupaten/kota itu belum lengkap, maka bagi masyarakat yang datanya sudah lengkap harusnya disalurkan bantuan kepada mereka.

“Ini bantuan emergensi, tidak ada masalah jika diberikan kepada masyarakat yang sudah lengkap datanya. Karena itu tidak ada regulasi yang perlu ditakutkan kalau disalurkan sesuai data lengkap yang masuk,” kata Hugo yang adalah Ketua Fraksi Golkar DPRD NTT.

Kata Hugo, jika bantuan itu terlambat disalurkan  ke masyarakat, maka tidak ada manfaatnya lagi.

“Ini kan pendataan dulu. Nah, berdasarkan data itu diketahuilah obyek yang hancur berapa dan siapa orangnya yang menerima, sudah dinilai kerugiannya dan diberikan bantuan itu,” ungkapnya.

Hugo mengingatkan pemerintah, mestinya bantuan darurat seperti ini segera disalurkan menyusul bencana.

“Mestinya karena dana sudah ada maka maka harus sesegera mungkin disalurkan kepada yang bersangkutan sehingga ada manfaatnya, sehingga urgensinya tidak menjadi kurang. Orang yang lagi menderita itu harus dibantu,” tegas Hugo.

Menurut Hugo, kalau dana bantuan itu masih parkir di rekening pemerintah, Hugo menyebut kondisi itu sebagai kelambanan.

“Ini kelambanan birokrasi yang tidak boleh terjadi. Ini bukan hal yang biasa, ini urus bencana yang genting yang darurat makan harus disalurkan lebih cepat.  Seharusnya bantuan emergensi ini tidak ada argumentasi bahwa ada aturan apa lagi, cukup disesuaikan dan pertanggungjawabannya saja selesai,” tutur Hugo. (L7NET/Red).

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here