Home Polhukam Kejaksaan Tinggi NTT Sita HP Bupati Mabar

Kejaksaan Tinggi NTT Sita HP Bupati Mabar

Foto

KUPANG, LIPUTAN7.NET -Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT mengakui telah menyita Handphone/HP Bupati Manggarai Barat (Mabar), dalam kasus dugaan korupsi penjualan/pengalihan aset negara (milik Pemkab Mabar senilai Rp 3 Trilyun

Demikian informasi yang dihimpun dari investigasi Tim Media ini terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pengalihan/penjualan tanah milik negara tersebut.

“Dalam pemeriksaan Bupati Mabar, ACD, handhone-nya langsung disita saat itu,” ungkapnya sumber yang sangat layak dipercaya.

Penyitaan HP milik Bupati Mabar ACD tersebut, lanjutnya, mengungkap tabir dibalik kasus tersebut. “Ada informasi yang sangat penting yang diperoleh Tim Penyidik dari HP Bupati Mabar, ACD,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Umum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi NTT, Abdul Hakim yang dikonfirmasi  Tim Media ini melalui pesan WhatsApp/WA pada Selasa, (22/12/20) sore membenarkan adanya penyitaan HP Bupati Mabar, ACD.”Iya benar,” tulisnya menjawab pertanyaan Tim Media ini terkait  informasi tentang penyitaan HP Bupati ACD.

Sebelumnya, Abdul Hakim menyampaikan rilis perkembangan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengalihan aset negara tersebut via pesan WA.

“Sehubungan dengan hasil ekspose perkara tanah di Labuan Bajo Tim Penyidik masih memerlukan beberapa keterangan saksi dan bukti yang perlu didalami karena sampai saat ini Tim Penyidik telah memeriksa ± 100 orang saksi,” tulis Abdul Hakim.

Abdul Hakim menjelaskan, karena Kejati NTT masih memerlukan beberapa keterangan saksi dan bukti yang perlu di dalami maka Tim Penyidik masih membutuhkan waktu  untuk menyelesaikan penyelidikan perkara tersebut.

Sebagaimana diketahui dari berbagai pemberitaan media, sampai saat ini nama Bupati Mangarai Barat, ACD merupakan salah satu dari ratusan saksi yang telah dipanggil dan diperiksa oleh Tim Penyidik Kejati NTT terkait kasus tersebut.

Seperti diberitakan tim media ini sebelumnya (21/12/20), ada 2 orang Kepala Daerah di NTT diduga terlibat kasus dugaan korupsi penjualan tanah negara/Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) seluas 30 Hektar di Labuan Bajo yang merugikan negara sekitar Rp 3 Trilyun.

Hal itu dingkapkan sumber yang sangat layak dipercaya kepada Tim Media ini.  “Ada dua Kepala Daerah yang terlibat penjualan tanah milik Pemkab Manggarai Barat senilai lebih dari Rp 3 Trilyun. Selain Bupati Manggarai Barat, ACD (yang sudah diperiksa Kejati NTT, red), ada satu lagi kepala daerah yang terlibat dalam penjualan asset yang sangat strategis itu,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.

Saat ditanya siapa nama salah satu kepala daerah yang disebutnya terlibat aktif dalam penjualan tanah di Kota Wisata Super Premiun itu, ia enggan menyebutkannya. “Nanti juga masyarakat akan segera tahu siapa kepala daerah yang saya maksud,” elaknya.

Kepala Seksi Penerangan Umum (Kasipenkum) Kejati NTT, Abdul Hakim yang dikonfirmasi media ini via pesan WhatsApp/WA mengaku tak mengetahui informasi tentang keterlibatan 2 orang kepala daerah itu.

“Waduh itu materi penyidikan sy jg tdk tau kalo memang ada keterlibatan 2 orang kepala daerah itu,” tulisnya.

Sementara itu, lebih lanjut sumber yang tak mau disebutkan namanya tersebut mengatakan, kepala daerah yang dimaksudnya juga memiliki beberapa bidang tanah di lokasi 30 hektar tersebut. “Pada saatnya pasti akan terungkap dan masyarakat NTT akan tahu. Jaksa sudah tahu itu dan sedang mengarahkan penyidikan ke arahnya,” katanya.

Selain memiliki tanah di lokasi tersebut, lanjutnya, kroni-kroni alias kaki tangan sang kepala daerah diduga melakukan manipulasi dan menjual aset negara tersebut kepada beberapa orang penting.

 “Kroni-kroninya yang menjual tanah negara tersebut kepada beberapa orang penting di Jakarta dengan harga yang sangat tinggi tapi tetap dibeli karena Labuan Bajo merupakan Kota Wisata Super Premium,” jelasnya.

Menurutnya, harga jual tanah Pemkab Mabar tersebut mencapai Rp 10 – 35 juta per meter persegi. “Jaksa menggunakan harga jual terendah, yakni Rp 10 juta per meter persegi sehingga nilai kerugian negaranya yang ditaksir sekitar Rp 3 Trilyun,” bebernya.

Kasus penjualan tanah negara di Labuan Bajo, jelasnya, ada sedikit kemiripan dengan kasus pembagian tanah di Kota Kupang.

“Kalau kasus Labuan Bajo, tanah 30 Hektar tersebut sudah dibeli Pemkab Mabar pada saat masa Bupati Fidelis Pranda. Namun tanah tersebut belum sempat disertifikatkan oleh Pemkab Mabar. Lalu oleh oknum-oknum tertentu direkayasa dan dimanipulasi seolah-olah tanah tersebut bukan aset Pemkab Mabar. Tetapi kemudian ditemukan bukti pembelian tanah tersebut oleh Tim Penyidik Kejati NTT,” ungkapnya. (lip7net/tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terkait

Lewat ke baris perkakas