DIDUGA ADA REKAYASA TENDER PROYEK RUAS JALAN NANGARORO-MAUNORI-RAJA

0
71
Foto
Berikan Keterangan Pers di Polda NTT
LIPUTAN7.NET
KUPANG – Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (Araksi) meminta Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memeriksa Kelompok Kerja (Pokja) Balai Pelayanan Pelelangan Jasa Konstruksi (BP2JK) NTT, Direktorat Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait tender pengerjaan proyek Jalan Nasional Trans Flores, ruas Nangaroro-Maunori-Raja senilai Rp 32,8 Milyar, jika ditemukan bukti kuat dan cukup dugaan adanya rekayasa tender guna memenangkan kontraktor tertentu (kontraktor favorit pihak terntentu, red).
Demikian tanggapan Ketua Araksi, Alfred Baun terkait tender pengerjaan proyek Jalan Nasional, ruas Nangaroro-Maunori-Raja yang diduga bermasalah, saat ditemui tim media ini di Markas Besar Kepolisian Daerah (Polda) NTT pada Senin (28/12/2020), seusai melakukan mengkonfirmasi Polda NTT terkait progres penanganan Kasus Korupsi Bawang Merah Malaka dan sejumlah kasus lain korupsi di NTT.
“Dugaan adanya upaya memenangkan ‘kontraktor favorit’ oleh oknum tertentu pokja BP2JK, dapat dikatakan bagian dari praktek monopoli oleh perusahaan kontraktor tertentu. Biasanya dengan ‘mendekati oknum’ yang berhubungan langsung dengan tender dan penentu pemenang tender (Pokja, red). Jika ada bukti-bukti kuat dan cukup, ya kita akan laporkan ke pihak penegak hukum (Polda NTT, red) karena dapat mengarah ke perbuatan gratifikasi,” tandas Alfred.
Menurut Alfred Baun, pihaknya sementara mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus tersebut dan bilamana pihaknya merasa bukti cukup, maka pihaknya melaporkannya ke Polda NTT dan Kejati serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami sudah dengar dan pantau melalui pemberitaan media terkait kasusnya. Kita lihat perkembanganya, tim kami sedang kumpulkan bukti-bukti dulu,” ujarnya.
Seperti diberitakan beberapa media online sebelumnya (www.cnnews.id, 24/12/2020), Kelompok Kerja (Pokja) Balai Pelayanan Pelelangan Jasa Konstruksi (BP2JK) Propinsi NTT, Direktorat Bina Konstruksi Kementerian PUPR terindikasi melakukan rekayasa dalam tender Jalan Trans Flores, ruas Nangaroro-Maunori-Raja senilai Rp 32,8 Milyar. Karena itu, Pokja tidak boleh melakukan tender ulang. Sebaliknya harus menunjuk pemenang tender dari salah satu peserta tender yang memenuhi syarat.
Hal tersebut dikatakan Ketua Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi (LPJK ) Propinsi NTT, Paul Tanggela yang dimintai tanggapannya oleh Tim Media ini melalui telepon selularnya terkait adanya masalah dalam proyek tersebut, Rabu (23/12/20).
“Seperti jawaban Pokja terhadap peserta tender, maka kesalahan dan indikasi rekayasa ada pada Pokja. Sehingga tidak ada alasan bagi Pokja paket tersebut untuk melakukan tender ulang karena akan sangat merugikan peserta tender. Jadi kalau tidak ada rekayasa maka Pokja harus menetapkan salah satu peserta tender yang penawarannya paling rendah dan memenuhi syarat sebagai pemenang tender tersebut. Apalagi kalau para peserta tender memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang tender,” tandas Tanggela.
Menurutnya, jika jawaban Pokja atas sanggahan dari PT. Novita Karya Taga maka sebenarnya Pokja sudah mengakui kesalahan mereka dalam menerapkan kriteria evaluasi. “Isi dokumen tersebut sudah ada di bab VI sehingga apa yang dilakukan oleh pokja tersebut sangat fatal dan sama sekali tidak dibenarkan,” tandas Tanggela.
“Dari awal saya mengikuti proses pelalangan ini, seluruh dokumennya juga sudah saya baca, mestinya Pokja menggunakan poin 1, namun mereka sengaja menggunakan evaluasi untuk menggugurkan sebagian rekanan dengan menggunakan poin 2 dimana anggarannya di atas Rp 50.000.000.000.00,- yang mensyaratkan untuk menominasikan atau mencantumkan nama perusahaan baik spesialis maupun di pengusaha kecil yg akan di sub kontrakan “ tandasnya.
Menurut Tanggela, untuk paket pekerjaan paket pembangunan jalan ruas Nangaroro –Maunori-Raja yang menalan nilai 32.800.499.000,00,- miliar, maka Pokja seyogianya harus menggunakan point (1), yang cukup mencantumkan nama pekerjaan. “Salah satu point penting saat ini adalah,anggota kelompok kerja ( Pokja ) telah mengakui kesalahan mereka saat evaluasi, sehingga tidak ada alasan bagi mereka ( pokja ) untuk melakukan tender ulang ini paket pekerjaan,” tandasnya.
Tanggela menjelaskan, lelang ulang bisa dilakukan apabila sanggahan dari salah satu peserta lelang ( PT. Novita Karya Taga, red,-) tidak diterima. “Selain itu lelang ulang dapat dilakukan apabila tidak ada pemasukan penawaran atau semua penawaran tidak memenuhi syarat. Atau ketika dilakukan evaluasi, Pokja semua rekanan tidak ada yang memenuhi syarat/gugur,” ujarnya.
Jadi dalam masalah tersebut, tandas Tanggela, Pokja harus menetapkan salah satu pemenang dengan melihat nilai penawarannya dan kelengkapan dokumen sesuai yang disyaratkan. ”Tidak ada ruang untuk melakukan lelang ulang, Pokja hanya memiliki kewenangan untuk menetapkan pemenang berdasarkan urutan yang sudah ada,” tegasnya.
Sebagai ketua LPJK, Paul Tanggela merasa terpanggil menyoroti kinerja Pokja yang terkesan sudah memiliki ‘jago’ sendiri dengan melakukan deal-deal dengan rekanan tertentu. “Hal ini bisa kita buktikan jika Pokja tetap ngotot untuk melakukan tender ulang , padahal tidak memiliki dasar hukum bahkan sebaliknya melanggar hukum,” tudingnya.
Apalagi Pokja sendiri, kata Paul Tanggela, telah mengakui kesalahan mereka. “Kepala BP2JK bersama anggota Pokja dalam jawaban sanggahannya, menyalahkan dokumen yang tidak salah menjadi salah,” kritiknya.
Bahkah di bab 6, lanjutnya, Pokja sengaja memutarbalikkan fakta. “Ada indikasi dengan sengaja membodohi kita dengan mengkambing hitamkan PPK seolah-olah kesalahan ini ada pada pihak PPK. Padahal di dokumen ada daftar pekerjaan kontrak di bab 6, bukan di bab 4 seperti jawaban Pokja, “ tandasnya berapi-api.
Sementara itu, Pokja BP2JK NTT dalam jawabannya terhadap sanggahan PT. Novita Karya Taga yang copiannya diperoleh media ini, mengakui kebenaran sanggahan dan menyatakan menerima sanggahan dari PT Novita Karya Taga. Dalam jawaban sanggahannya bernomor : PB.02.01.Pokja12-2021-kB28/2964, yang bersifat penting dengan, perihal : Jawaban Sanggahan, Pokja mengakui dan menyatakan bahwa materi sanggahan dari pihak PT. Novita Karya Taga dinyatakan benar.
Jawaban Kelompok Kerja (Pokja ) pemilihan 12-2020 Balai Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTT point :
(a). Berdasarkan sanggahan PT. Novita Karya Taga, kami pokja melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah direview oleh tim peneliti BP2JK wilayah NTT dengan mengacu pada Dukumen pemilihan nomor : 017/DOKPIL/BM-BPJN.X/POKJA12.2020-kB28/XI/2021 tanggal 06 November 2020.
(b). Terhadap evaluasi, Pokja telah melakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
(c). Telah terjadi kesalahan dalam dokumen pemilihan nomor 017/DOKPIL/BM-BPJN.X/POKJA12.2021-kB28/XI/2021 tanggal 06 November 2020.
(d). Kesalahan dimaksud point (c) adalah kesalahan yang substansial yaitu pada BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) point F. 4.a dan point F.4.b dengan rincian sebagai berikut :
1) sesuai dengan HPS paket yang dilelangkan senilai 32.800.499.000,00 maka bagian pekerjaan yang disubkontrakan harus diisi oleh PPK yang dilelangkan pada point F.4.a paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp.25.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00.
(2). Sesuai surat edaran menteri PUPR nomor 22/SE/M/2020 tentang persyaratan pemilihan dan evaluasi dokumen penawaran pengadaan barang dan jasa konstruksi sesuai peraturan menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan Jasa konstruksi melalui penyedia jasa Point J.1.a.ketentuan pada SDP Lampiran peraturan menteri PUPR nomor 14 tahun 2020, dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp. 25.000.000.000.00,- jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan PPK dalam dokumen persiapan pengadaan. Merujuk pada point 2 diatas maka bersama ini kami Pokja pemilihan 12-2021 Balai Pelaksana Pemilihan jasa konstruksi wilayah NTT mengatakan sanggahan dari PT. Novita Karya Taga dinyatakan benar. Surat jawaban dari Pojka atas sanggahan dari salah satu peserta lelang tersebut di tandatangani oleh Denald Y. Damaledo,ST selaku Ketua Pokja. (Lip7net/tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here