Home Campursari FPUN NGADA TUNTUT  PT. BIS BAYAR KOMPENSASI LAHAN KEMIRI SUNAN

FPUN NGADA TUNTUT  PT. BIS BAYAR KOMPENSASI LAHAN KEMIRI SUNAN

foto berita fpun ke dprd ngada

LIPUTAN 7 .NET

NGINAMANU-NGADA, liputan7.net – Forum Peduli Ulayat Nginamanu (FPUN), Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur  menuntut Kompensasi pemanfaatan lahan Kemiri Sunan seluas 392,8 hektar, kepada PT. Bumiampo Investama Sejahtera (PT.BIS), yang telah melakukan kegiatan investasi usaha perkebunan industri “Kemiri Sunan” di desa Nginamanu sejak tanggal 14 November 2013 hingga saat ini. Pernyataan Aspirasi tuntuntan ini dilakukan FPUN saat bertemu  Anggota DPRD Kabupaten Ngada pada 17/7/2020 yang lalu.

Kepada media ini, Ketua FPUN, Yohanes Lingge Siran, mengatakan, dia bersama 20 orang anggota forum mewakili seluruh masyarakat ulayat desa Nginamanu telah bertemu wakil rakyat di DPRD Ngada untuk  menyampaikan aspirasi mereka terkait sikap investor yang belum memenuhi tanggungjawabnya membayar biaya kompensasi penggunaan lahan mereka selama 7 tahun.

Kedatangan mereka diterima baik oleh para anggota DPRD Ngada dan dilakukan rapat untuk mendengar aspirasi yang disampaikan mereka. Rapat tersebut dipimpin oleh ketua DPRD Ngada, Aloysius Soa, dan dihadiri oleh para anggota DPRD Ngada yaitu, Yohanes Don Bosko Ponong dan Hilarius Kila Moi dari Fraksi PAN,Yosef Bei dan Moses Jala dari Fraksi Nasdem, Donatus Madu dari Fraksi PDIP, Syrilus Pati Wuli dan Thomas Jawa, Thor Caster Seno,  Kasimirus Pili dari Fraksi Perindo, Blandina Mamo dari Fraksi PKB, Marsel D. Nau, Yohanes Sui, Neus Wale, Stanislaus Pati dan Hery Mane dari Fraksi karya Rakyat Demokrat.

 “Kami menyampaikan pernyataan sikap yang merupakan tuntutan masyarakat desa Nginamanu secara tertulis dan para anggota dewan turut menanggapinya dengan serius”, ucap Yohanes yang akrab dipanggil Jhon Lingge tersebut.

Adapun isi pernyataan FPUN yang disampaikan kepada Anggota DPRD Ngada :

PERTAMA:  Pada tanggal 14 November 2013 PT. Bumiampo Investama Sejahtera (PT. BIS) lakukan kegiatan investasi dalam bentuk usaha perkebunan dengan jenis tanaman industri ‘Kemiri Sunan’ di wilayah Desa Nginamanu. Lokasi terletak  antara kali Mowa dan kali Lokoko yang meliputi lokasi Mala Ana Kolo, Bei Watu, Keu Ghesu, Wolo Raza, Su’u Sewe dan Sanga Repo dengan total luas lahan 392,8 Ha. Sejak kegiatan pembukaan lahan, penanaman, bahkan sampai dengan saat ini tanaman komoditi Kemiri Sunan (kemiri minyak) tersebut telah menghasilkan buah dan sudah berproduksi. Namun kompensasi atas penggunaan/pemanfaatan lahan belum pernah dibayarkan oleh pihak investor kepada masyarakat adat Desa Nginamanu selaku pemegang/pemilik hak ulayat.

Bahkan pihak investor terkesan masa bodoh dan membiarkan persoalan ini berlarut-larut, sehingga semakin hari semakin meresahkan masyarakat adat Desa Nginamanu. Padahal investasi yang diawali dengan pembukaan lahan tersebut  sudah berlangsung sejak 2013. Sementara,  Pemerintah Daerah Ngada selaku pihak yang telah memberikan izin investasi kemiri sunan di Kabupaten Ngada, sampai saat ini juga belum mengambil sikap terhadap duduk berdiri persoalan ini.   Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami perlu menguraikan  kronologi singkat dimulainya investasi kemiri sunan oleh PT. BIS di wilayah Desa Nginamanu.

KEDUA:  Bahwa, pada Rabu, tanggal 4 September 2013,  PT. BIS yang diwakili Hendrik  dan Alvin Dapatunga – difasilitasi Thomas Dola Radho (alm), telah melakukan sosialisasi awal  tentang investasi kemiri sunan kepada masyarakat adat Desa Ngiamanu. Sosialisasi tersebut terjadi di  Kantor Desa Nginamanu, Kecamatan Wolomeze. Dalam sosialisasi itu, oleh Hendrik  dan Alfin Dapatunga menyampaikan konsep kerja sama investasi dengan masyarakat adat Desa Nginamanu melalui sistem bagi hasil – 80 persen untuk pemilik lahan dan 20 persen untuk PT. BIS tanpa embel-embel.

Setelah mendengar sosialisasi dari para pejabat PT. BIS tersebut, maka masyarakat adat Desa Nginamanu menyatakan menerima tawaran PT. BIS untuk berinvestasi di wilayah Desa Nginamanu, Kecamatan Wolomeze, karena menurut masyarakat adat Desa Nginamanu dinilai sangat menguntungkan. Atas dasar itu, maka forum rapat saat itu bersepakat mengutus sejumlah tokoh guna  mewakili masyarakat adat Desa Nginamanu untuk menunjuk titik yang akan dijadikan sebagai lokasi perkebunan.  Lokasi awal yang ditunjuk adalah  Mala Ana Kolo dan Wolo Bei Watu.

Selanjutnya pihak PT. BIS secara resmi mulai membuka lahan untuk tujuan investasi kemiri sunan pada tanggal 14 November 2013. Setelah lahan disiapkan, maka dilanjutkan dengan penanam perdana kemiri sunan yang terjadi pada tanggal 12 Maret 2014, berpusat di Mala Ana Kolo. Hadir pada saat itu sejumlah pejabat daerah,  di antaranya dari unsur eksekutif, legislatif, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat adat Desa Nginamanu, dan para staf dari PT. BIS.

Sejak itu, pihak perusahaan (PT. BIS) pun terus melanjutkan perluasan lahan hinga ke titik-titik terdekat, yakni: Keu Ghesu, Sanga Repo, Su;u Sewe, dan yang terakhir di Wolo Raza, dengan total  luas kurang lebih 392,8 Ha. Perluasan lahan yang meliputi lokasi-lokasi tersebut berakhir di tahun 2015.

KETIGA: Lima tahun kemudian – sejak  pembukaan lahan tahun 2013 – tepatnya  tanggal 18 September 2018, untuk pertama kali Direktur Utama PT. BIS  Hendru Widjaya hadir dalam rapat  bersama masyarakat adat desa Nginamanu dengan agenda:  membahas  kontrak penyertaan lahan.  Ini pertemuan terpenting dimana masyarakat adat Desa Nginamanu bertemu langsung dengan pemilik perusahaan yang sebenarnya, sekaligus mendengar secara langsung untuk mewujudkan janji kerja sama dengan sistem bagi hasil sebagaimana pernah disampaikan pada sosialisasi awal oleh perwakilan PT. BIS.  Namun harapan masyarakat pupus, karena Hendru Widjaja justru menyampaikan konsep kerja sama yang jauh berbeda dari hasil sosialisasi awal dengan sistem bagi hasil. Pada saat itu, Hendru Widjaja menjelaskan kepada masyarakat adat Desa Nginamanu, bahwa kerja sama investasi itu melalui sistem bagi keuntungan setelah dipotong biaya investasi.

Masyarakat adat Desa Nginamanu terperangah dengan penjelasan Hendru Widjaja dan menilai bahwa pihak perusahaan telah melakukan pembohongan. Sejak saat itu masyarakat  semakin tak bersimpati dengan PT. BIS dan menyatakan menolak tawaran kerja sama dengan sistem bagi keuntungan. Karena merasa telah dibohongi PT. BIS, maka sejak saat itu masyarakat adat Desa Nginamanu,  sepakat menolak konsep kerja sama bagi keuntungan yang diajukan PT. BIS, dan mengajukan konsep kerja sama dalam bentuk lain, yakni sistem sewa pakai lahan,  jika PT. BIS masih mau melanjutkan investasi perkebunan kemiri sunan di wilayah Desa Nginamanu.

Karena perbedaan konsep kerja sama tersebut, maka terjadilah kebuntuan komunikasi, sampai kemudian  Hendru Widjaja melakukan komunikasi kembali dengan Forum Peduli Ulayat Nginamanu (FPUN) untuk meminta waktu guna pembahasan lanjutan mengenai bentuk kerja sama yang dianggap paling pas dan menguntungkan kedua belah pihak. Lalu terjadilah pertemuan pada tanggal 5 November 2019 yang dihadiri  oleh Hendru Widjaja beserta  staf.

Pada pertemuan tersebut menghasilkan beberapa butir kesepakatan, sebagai berikut:

1.Sistem kerja sama adalah sewa pakai lahan. 2.Nilai kontrak dibahas secara bersama antara kedua belah pihak yang termuat dalam sebuah draf dengan bertumpu pada luas lahan 392,8 Ha berdasarkan pertimbangan teknis BPN Kabupaten Ngada dengan nomor 013/2016. 3.Deadline waktu penyelesaian kesepakatan adalah dalam bulan November 2019.

Sesuai kesepakatan tersebut di atas, Hendru Widjaja meminta waktu  untuk mempertimbangkan besaran harga sewa pakai lahan.  Maka terjadilah pertemuan pada tanggal 5 Desember 2019, khusus membicarakan besaran sewa pakai lahan.  Hasil kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam berita acara rapat, dengan poin-poin sebagai berikut: 1.Harga sewa pakai yang dikehendaki oleh masyarakat adat Desa Nginamanu adalah sebesar 3 juta rupiah/Ha/tahun. 2.Nilai harga sewa sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas berlaku untuk masa kontrak 5 tahun terhitung mulai pada tahun 2020. 3.Pihak PT. BIS meminta waktu untuk memikirkan besaran harga sewa pakai lahan dengan batas waktu paling lama satu bulan sejak tanggal ditandatanganinya berita acara. 4.Pada rapat berikutnya sebagaimana dimaksud poin (3) di atas, seluruh fasilitas rapat  dibiayai oleh pihak PT. BIS.

Namun, sejak disepakati berita acara tersebut, PT. BIS tidak pernah datang lagi  dan hal ini sangat mengecewakan masyarakat adat Desa Nginamanu, dan lagi-lagi PT. BIS membohongi masyarakat adat Desa Nginamanu. Atas dasar itu, kemudian FPUN melakukan rapat pada tanggal 14 Februari 2020. Pada rapat tersebut diputuskan: 1.Penetapan harga sewa pakai lahan final, yakni Rp  3 jt/Ha/tahun. 2.Durasi sewa pakai lahan sebagaimana poin (1) di atas berlaku  hanya untuk periodisasi lima tahun,  dan mulai dihitung sejak tanggal 1 Januari 2020. 3.Setelah periodesasi lima tahun sebagaimana poin (2)  di atas, harus disepakati kembali. 4.Biaya sewa pakai lahan sebagaimana poin (1) sudah harus dibayar pihak PT. BIS paling lambat, Selasa 30 Juni 2020. 5.Apabila poin 1-4 di atas tidak diindahkan oleh PT. BIS maka masyarakat adat desa Nginamanu akan menutup seluruh kegiatan atau aktivitas di lokasi perkebunan.

KEEMPAT: Menyikapi hal-hal tersebut  di atas, FPUN melalui lembaga DPRD Ngada yang terhormat menyampaikan tuntutan : 1.Mendesak pihak perusahaan segera merealisasi kesepakatan dengan masyarakat adat Desa Nginamanu, membayar biaya sewa pakai lahan sebesar Rp 3.000.000/Ha/tahun selambat-lambatnya 15 Agustus 2020. 2.Apabila tuntutan pada poin (1) di atas tidak dipenuhi oleh  PT. BIS, maka masyarakat adat Desa Nginamanu melarang  PT. BIS melakukan aktivitas apapun di lokasi perkebunan. 3.Jika poin (2) di atas juga tidak dipenuhi, maka masyarakat adat Desa Nginamanu akan menutup seluruh akses ke perkebunan pada tanggal 17 Agustus 2020.

Memperhatikan poin-poin yang kami sampaikan di atas, maka pada kesempatan bermartabat ini,  FPUN  meminta kepada lembaga dewan yang terhormat  untuk sesegera mungkin menyikapi persoalan ini, sehingga tidak menimbulkan keresahan dan kerugian yang berkepanjangan di kalangan masyarakat adat Desa Nginamanu sebagai pemilik lahan yang sah. (L7/eman/frans)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terkait

Lewat ke baris perkakas